Ibu kota Banjir, Saatnya Ibu Kota Negara Pindah

Jakarta Banjir, Saatnya Ibu Kota Negara Pindah
Bramantyo - Okezone
Kamis, 17 Januari 2013 17:46 wib

SOLO- Menyusul banjir besar yang melanda Jakarta, pemerintah didesak untuk segera memindahkan Ibu Kota Negara ketempat lebih aman. Salah satunya Kalimantan.

Andrinof Chaniago, Tim Visi Indonesia 2033, mengungkapkan dengan kondisi banjir yang telah masuk ke dalam Istana Presiden, tidak ada alasan bagi pemerintah tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara.

"Selain Malaysia yang telah memindahkan Ibukotanya ke Putra Negara, 19 negara lainnya telah terlebih dahulu memindahkan Ibukotannya. Termasuk Amerika dan Australia itupun telah memindahkan Ibu Kotannya," jelasnya kepada Okezone, di Solo, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2013).

Menurut Andrinof, setidaknya enam alasan pendorong untuk merealisasikan konsep relokasi ke Kalimantan itu, yaitu lebih efektif mewujudkan Indonesia yang sejahtera berkeadilan, dengan perekonomian yang tumbuh secara berkelanjutan.

Kedua, akan menumbuhkan epicentrum baru yang mendekati kawasan tertinggal dan pinggiran. Selain itu, dibandingkan daerah lain, Kalimantan satu-satunya pulau yang tidak pernah diguncang gempa bumi.

Ketiga, memudahkan penataan kembali Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Pulau Jawa. 

Keempat, mencoba menghentikan paradoks pembangunan yang telah dicoba diselesaikan dengan program parsial, seperti transmigrasi, pembangunan daerah tertinggal, pembangunan kawasan timur Indonesia yang terbukti gagal menciptakan pembangunan yang berkeadilan dan merata.


Kelima, melindungi lahan pertanian di Jawa karena tingkat kesuburannya yang paling tinggi di antara wilayah di Indonesia. Keenam, mencegah terjadinya guncangan sosial seperti 1998.

Di sisi lain, lanjutnya, ancaman yang sulit dielakan Jakarta untuk terus dipertahankan sebagai ibukota pemerintahan, yaitu ancaman alam dan perubahan iklim, urbanisasi hingga persoalan kesenjangan social yang makin tinggi.

Dalam hal ini, tuturnya, pemindahan ibukota ke daerah terdekat dari Jakarta tidak akan bisa menjadi solusi sama sekali.

Menurut Andrinof, selama ini Jakarta telah gagal menjalan peran dan tanggungjawab sebagai ibu kota pemerintahan. Indikasinya, ungkapnya, gagal dalam melakukan penataan ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup, hinggga kegagalan dalam pengendalian penduduk serta transportasi kota.

“Kalau Ibukota bisa dipindah ke Kalimantan maka manfaatnya bukan saja bagi revitalisasi Jakarta, tapi Pulau Jawa secara keseluruhan sehingga kembali berfungsi sebagai pulau yang strategis dan penting,” ujarnya.

Menyangkut anggaran pemindahan, ungkap Andrinof tidaklah terlalu besar. Pemerintah,ungkap Andrinof cukup menyisahkan 1 persen dari APBN selama 10 tahun.

"Satu persen APBN itu cukup besar yaitu Rp 15 triliun. Rp 15 triliun dikumpulkan selama 10 tahun,cukup untuk membangun Ibukota baru," pungkasnya.
(ugo)

SBY Setuju Ibukota Pindah
Sabtu, 04 September 2010 00:00 

JAKARTA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mewacanakan pemindahan ibukota sebagai salah satu solusi memecahkan kepadatan Jakarta yang dinilai tak tertahankan lagi. Pertambahan volume kendaraan dan jumlah penduduk ditengarai sebagai salah satu biang keladi kepadatan di Jakarta.

"Salah satunya, sama sekali membangun ibukota yang baru, the real capital, the real government center. seperti Canberra, Brasilia, Ankara, dan tempat-tempat yang lain," kata Presiden pada acara berbuka puasa bersama pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Jumat (3/9).

Selain mengajukan perbaikan infrastruktur Jakarta, Kepala Negara juga mengajukan usul pemisahan antara pusat pemerintahan dan perdagangan. "Kita bisa membandingkan dengan apa yang dilakukan Malaysia. Ibukota Malaysia tetap Kuala Lumpur, tapi pusat pemerintahan di Putrajaya. Dipisahkan, cut off. Tetapi, tentu ada komunikasi yang baik. Berkembanglah Putrajaya," kata Presiden.

Presiden meminta agar ketiga opsi tersebut diputuskan dan dipersiapkan sejak dini. "Kita putuskan sekarang ini. Misalnya opsi kedua dan ketiga, kita membangun pusat pemerintahan baru, maka 10 tahun dari sekarang baru bisa dilakukan berdirinya pusat pemerintahan yang baru yang sudah terencana dengan desain yang bagus dan memenuhi syarat-syarat sebagai pemerintahan yang baik," kata Presiden.

Presiden melanjutkan, "Kalau kita bicara opsi kedua, misalnya, biarkan Jakarta diploklamasikan. Kita pertahankan sebagai ibukota, ekonomi, perdagangan, dan semua kita bangun tempat yang baru sebagai pusat pemerintahan. Nah, kalau kita membangun baru, tentu well-planned, well -designed, kemudian kita hitung keindahan aspek lingkugan dan lain-lain. Kita barang kali butuh waktu 5-7 tahun untuk membangunnya. Itu by project. Putrajaya menghabiskan uang sekitar Rp 80 T. Kalau kita ingin bangun seperti itu dengan cakupan yang lebih luas, could be more. (Dana) dari mana? Mungkin dari APBN sebagian, sebagian partnership, goverment, dengan publik. Sebagian mungkin bisa melepas aset pemerintah yang ada di Jakarta. Kemudian kita bangun yang baru," kata Presiden.

Presiden menambahkan, sekiranya pilihan dijatuhkan pada opsi kedua atau ketiga, hal tersebut membutuhkan kerja sama pemerintah dan pihak swasta atau pengusaha.

"Saya berandai-andai, kalau itu dibangun, tentu 90 persen dilakukan oleh pengusaha dalam negeri. Barangkali material yang kita impor dibatasi tidak lebih 10 persen. Kita harus think big, kemudian melakukan sesuatu dengan saksama. Ini yang ingin saya sampaikan di forum mulia ini," katanya.

Sering Jadi Korban Kemacetan

Dalam kesempatan itu, Presiden sempat mengeluhkan kemacetan Jakarta. Di hadapan para menteri dan pengurus Kadin, SBY mengaku sering terjebak macet. "Bicara kemacetan, ini saya juga sering menjadi korban. Saya bekerja di kantor selama tiga hari tiga malam tidak keluar," kata Presiden prihatin.

SBY juga mengeluh sering disalahkan ketika terjadi kemacetan. Presiden mengatakan, acap kali terjadi kemacetan, dirinya sering menerima telepon dari koleganya. "Pak SBY, apa baru lewat tempat ini?" ujar SBY menirukan ucapan koleganya. "Lewat di mana? Saya di kantor ini," sambung SBY kepada koleganya. "Jadi, kalau macet, pasti Presiden lewat," tambah SBY lagi.

Ditambahkannya, selama menghadiri undangan berbuka puasa dari DPR RI, DPD RI, BRI, Mabes TNI, dan Polri, Presiden harus menghabiskan waktu 30 menit di jalan. Padahal, biasanya, Presiden hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. "Tadi, dari Cikeas, biasanya setengah jam. Tapi (hari ini) saya gunakan waktu 1 jam. Saya juga sama, menunggu. Jadi, tolong jangan terlalu cepat berpikir kalau macet, pasti Presiden lewat," kata Presiden. (sm/kc/ti)






Posted in:

0 komentar for "Ibu kota Banjir, Saatnya Ibu Kota Negara Pindah"

Leave a reply