Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi Perdagangan Bebas

Jakarta -Kasus tuna Indonesia yang diekspor ke Uni Eropa kena tarif tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya menjadi salah satu pertimbangan pemerintahan Jokowi mengevaluasi kerjasama perdagangan bebas. Dalam kasus tuna, justru Indonesia tertinggal dengan negara lain karena belum menjalin Free Trade Agreement (FTA) dengan Uni Eropa.

Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Kemendag Bachrul Chairi mencontoh Indonesia di ASEAN adalah produksi tuna terbesar, tetapi bea masuk tuna Indonesia di Eropa itu dikenakan 22,5%, namun Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang sebagian tunanya datang dari perairan Indonesia, itu hanya dikenakan bea masuk impor 0%.

"Akibat 22,5% itu kita sudah sulit besaing dengan mereka. Alasannya, mereka sudah melakukan apa yang disebut FTA dengan Eropa. Indonesia ketinggalan dalam hal ini," kata Bachrul usai rakor soal FTA di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/3/2015)

Kasus serupa juga terjadi di Jepang, tuna asal Indonesia harus kena bea masuk impor 7,5%, sedangkan di negara lain hanya 0%. Padahal Indonesia dan Jepang sudah ada kerjasama perdagang bebas bilateral dengan Jepang yaitu Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

Menurut Bachrul dengan posisi Indonesia yang belum masuk FTA dengan kawasan lain, dan adanya FTA yang sudah berlaku namun belum memberikan keuntungan, maka investor kurang tertarik masuk Indonesia. Alasannya investor akan memilih masuk ke negara yang sudah banyak perdagangan bebas, sehingga pasarnya akan lebih luas dan besar.

"Walau Indonesia punya demografi tenaga kerja yang cukup, infrastruktur akan membaik, tetap kalau pasarnya cuma 250 juta jiwa mereka kurang tertarik, karena mereka mampu lebih dari 250 juta penduduk," jelasnya.

Bachrul mengatakan, posisi pemerintahan saat ini terus mendukung adanya FTA namun akan dievaluasi dari sisi keuntungan bagi Indonesia, terutama dari mendorong ekspor dan menarik investasi ke dalam negeri
"Kalau kita tidak terbuka, kita kehilangan 'kereta' dengan negara lain, kita kehilangan investasi, kita kehilangan kemampuan mendorong ekonomi yang kita harapkan," katanya.

Terkait dengan Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), telah disepakati akan dievaluasi. Pemerintah Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan Jepang.

"FTA kebijakan Jokowi-JK dalam rangka mengamankan ekspor Indonesia," katanya.

Ia mengaku dalam rapat internal pemerintah, ada beberapa Kementerian menyarankan agar beberapa FTA untuk dihentikan, namun kini arahannya berubah, yaitu FTA diminta untuk terus lanjutkan dengan evaluasi.

"Umumnya masalah FTA tidak jalan tadi karena masalah transposisi, belum disetujuinya kesepakatan dengan negara. Contohnya, misal perdagangan untuk pulpen, disepakati 0%, waktu kita lakukan transposisi justru dikenakan jadi 15% bea masuk. Harusnya itu 0%," katanya.

Posted in: , , ,

0 komentar for "Kasus Ekspor Tuna Salah Satu Alasan Jokowi Evaluasi Perdagangan Bebas"

Leave a reply